Selasa, 07 Mei 2013

PENGERTIAN ETIKA MENURUT PARA AHLI

Rosita Noer
Etika adalah ajaran (normatif) dan pengetahuan (positif) tentang yang baik dan yang buruk, menjadi tuntutan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan") adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.

Drs. O.P. Simorangkir
Etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.

Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat
Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

Drs. H. Burhanudin Salam
Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai norma dan moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya

Menurut pendapat saya apabila melihat definisi dari etika menurut beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan etika adalah suatu cabang dari ilmu filsafat yang berbicara tentang perilaku manusia mulai dari baik buruk, benar salah, tanggung jawab dan di dalam etika terdapat norma-norma.

Daftar pustaka
http://www.scribd.com/doc/8365104/PENGERTIAN-ETIKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Etika
Noer, Rosita.1998. Menggugah Etika Bisnis Orde Baru. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

Moral dan etika adalah dua hal yang tidak terpisahkan karena pada dasarnya moral adalah tingkah laku yang telah diatur atau ditentukan oleh etika. Moral sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu moral baik dan moral jahat. Moral baik ialah segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik, begitu juga sebaliknya dengan moral yang jahat.


Berikut ini adalah pengertian dan definisi moral:


· DIAN IBUNG

Moral adalah nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial dan mengatur tingkah laku seseorang


· WIWIT WAHYUNING, DKK

Moral berkenaan dengan norma - norma umum, mengenai apa yang baik atau benar dalam cara hidup seseorang


· ZAINUDDIN SAIFULLAH NAINGGOLAN

Moral ialah suatu tendensi rohani untuk melakukan seperangkat standar dan norma yang mengatur perilaku seseorang dan masyarakat



· MARIA ASSUMPTA

Moral adalah aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia



· SONNY KERAF

Moral menjadi tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan manusia sebagai manusia, mungkin sebagai anggota masyarakat atau sebagai orang dengan jabatan tertentu atau profesi tertentu



· IMAM SUKARDI

Moral adalah suatu kebaikan yang disesuaikan dengan ukuran - ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu



· J. DOUMA

Moral adalah segala kesusilaan yang berlaku



· RUSSEL SWANBURG

Moral adalah pernyataan pikiran yang berhubungan dengan semangat atau keantusiasan seseorang dalam bekerja



Moral adalah faktor motivasi yang berhubungan dengan produktivitas dan produk atau hasil kualitas pelayanan



Moralitas adalah rasa melakukan perilaku yang membedakan niat, keputusan, dan tindakan antara mereka yang baik (atau kanan) dan buruk (atau salah). Kode moral merupakan sistem moralitas (misalnya, sesuai dengan filsafat tertentu, agama, budaya, dll) dan moral adalah setiap praktek satu atau mengajar dalam kode moral. Imoralitas adalah oposisi aktif untuk moralitas, sementara amoralitas yang beragam didefinisikan sebagai ketidaksadaran, ketidakpedulian terhadap, atau tidak percaya dalam setiap set standar moral atau prinsip. Menurut Oxford Dictionary Inggris, moral kata pertama kali digunakan oleh Paus Gregorius Agung dalam Moralitas karyanya dalam Kitab Ayub Etika, di sisi lain, tradisional dibagi ke sekolah-sekolah Aristoteles, Kant dan utilitarian. Etika kata tidak pertama kali digunakan sampai sekitar tahun 1400-an. Dengan demikian, kita dapat mengkategorikan moral sebagai kode perilaku yang berasal dari beberapa sumber wahyu ilahi, sedangkan etika berasal dari hukum manusia atau sosial atau kustom.

Moralitas memiliki dua makna utama:

* Dalam "deskriptif" arti, moralitas mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat-istiadat sosial yang membedakan antara benar dan salah dalam masyarakat manusia. Menggambarkan moralitas dalam cara ini tidak membuat klaim tentang apa yang secara objektif benar atau salah, tetapi hanya mengacu pada apa yang dianggap benar atau salah oleh seorang individu atau sekelompok orang (seperti agama). Rasa istilah ini ditangani oleh etika deskriptif.
* Dalam arti yang "normatif", moralitas merujuk langsung ke apa yang benar dan salah, terlepas dari apa yang individu-individu tertentu berpikir. Hal ini dapat didefinisikan sebagai perilaku orang yang ideal "moral" dalam situasi tertentu. Ini penggunaan istilah itu dicirikan oleh "definitif" pernyataan seperti "Orang itu adalah bertanggung jawab secara moral" daripada pernyataan deskriptif seperti "Banyak orang percaya orang yang bertanggung jawab secara moral." Ide-ide dieksplorasi dalam etika normatif. Rasa normatif moralitas sering ditantang oleh nihilisme moral (yang menolak keberadaan dari setiap kebenaran moral) [8] dan didukung oleh realisme moral (yang mendukung keberadaan kebenaran moral).


Etika (juga dikenal sebagai filsafat moral) adalah cabang filsafat yang membahas pertanyaan tentang moralitas.

'Etika' adalah "umum digunakan bergantian dengan 'moralitas' berarti subjek penelitian ini, dan kadang-kadang digunakan lebih sempit berarti prinsip-prinsip moral, kelompok individu tradisi tertentu, atau." Demikian juga , jenis tertentu dari teori-teori etika, etika terutama deontologis, terkadang membedakan antara 'etika' dan 'moral': "Meskipun moralitas orang dan etika mereka jumlah untuk hal yang sama, ada penggunaan yang membatasi moralitas untuk sistem seperti yang dari Kant, didasarkan pada gagasan seperti tugas, kewajiban, dan prinsip-prinsip perilaku, sisakan etika untuk pendekatan yang lebih Aristotelian untuk penalaran praktis, didasarkan pada gagasan suatu kebajikan, dan umumnya menghindari pemisahan "moral" pertimbangan dari pertimbangan praktis lainnya


Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2200042-pengertian-moralitas/#ixzz27MyuGyw2



Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku, tabi'at, perangai, karakter manusia yang baik maupun yang buruk dalam hubungannya dengan Khaliq atau dengan sesama rnakhluk.
Rasulullah saw bersabda: " Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah ialah yang paling baik akhlaknya".
Pada makalah ini kami akan memaparkan pengertian akhlak, norma, etika, moral dan nilai.

A. AKHLAK
Ada dua pendekatan untuk mendefenisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik (kebahasaan) dan pendekatan terminologi (peristilahan). Akhlak berasal dari bahasa arab yakni khuluqun yang menurut loghat diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian denga perkataan khalakun yang berarti kejadian, serta erat hubungan dengan khaliq yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti diciptakan. Perumusan pengertian akhlak timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluk dan antara makhluk dengan makhluk.

Secara terminologi kata "budi pekerti" yang terdiri dari kata budi dan pekerti. Budi adalah yang ada pada manusia, yang berhubungan dengan kesadaran, yang didorong oleh pemikiran, rasio atau character. Pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh hati, yang disebut behavior. Jadi budi pekerti adalah merupakan perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang termanifestasikan pada karsa dan tingkah laku manusia.

Sedangkan secara terminologi akhlak suatu keinginan yang ada di dalam jiwa yang akan dilakukan dengan perbuatan tanpa intervensi akal/pikiran. Menurut Al Ghazali akhlak adalah sifat yang melekat dalam jiwa seseorang yang menjadikan ia dengan mudah tanpa banyak pertimbangan lagi. Sedangkan sebagaian ulama yang lain mengatakan akhlak itu adalah suatu sifat yang tertanam didalam jiwa seseorang dan sifat itu akan timbul disetiap ia bertindak tanpa merasa sulit (timbul dengan mudah) karena sudah menjadi budaya sehari-hari
Defenisi akhlak secara substansi tampak saling melengkapi, dan darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak, yaitu :

Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya.

Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini berarti bahwa saat melakuakan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur dan gila.

Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbutan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan dan keputusan yang bersangkutan. Bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau buruk.

Keempat, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesunggunya, bukan main-main atau karena bersandiwara

Kelima, sejalan dengan ciri yang keempat, perbuatan akhlak (khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan semata-mata karena Allah, bukan karena dipuji orang atau karena ingin mendapatkan suatu pujian.

Disini kita harus bisa membedakan antara ilmu akhlak dangan akhlak itu sendiri. Ilmu akhlak adalah ilmunya yang hanya bersifat teoritis, sedangkan akhlak lebih kepada yang bersifat praktis.

B. ETIKA
Dari segi etimologi (ilmu asal usul kata), etika berasal dari bahasa yunani, ethos yang berarti watak kesusilaan ata adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).

Selain akhlak kita juga lazim menggunakan istilah etika. Etika merupakan sinonim dari akhlak. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yakni ethos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan yang dimaksud kebiasaan adalah kegiatan yang selalu dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan seperti merokok yang menjadi kebiasaan bagi pecandu rokok. Sedangkan etika menurut filasafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika membahasa tentang tingkah laku manusia.

Ada orang berpendapat bahwa etika dan akhlak adalah sama. Persamaan memang ada karena kedua-duanya membahas baik dan buruknya tingkah laku manusia. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Akan tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan, karena pandangan masing-masing golongan dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran (kriteria) yang berlainan.

Apabila kita menlusuri lebih mendalam, maka kita dapat menemukan secara jelas persamaan dan perbedaan etika dan akhlak. Persamaan diantara keduanya adalah terletak pada objek yang akan dikaji, dimana kedua-duanya sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia. Sedangkan perbedaannya sumber norma, dimana akhlak mempunyai basis atau landasan kepada norma agama yang bersumber dari hadist dan al Quran.

Para ahli dapat segera mengetahui bahwa etika berhubungan dengan empat hal sebagai berikut.
Pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbutaan yang dilakukan oleh manusia.

Kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran dan filsafat. Sebagai hasil pemikiran maka etika tidak bersifat mutla, absolut dan tidak pula universal.

Ketiga, dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, terhina dsb. Keempat, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif yakni dapat berubah-rubah sesuai tuntutan zaman.

Dengan ciri-ciri yang demikian itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia.

C. MORAL
Moral berasal dari bahasa latin yakni mores kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia moral diartikan dengan susila. Sedangkan moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar.

Antara etika dan moral memang memiliki kesamaan. Namun, ada pula berbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Menurut pandangan ahli filsafat, etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal (umum), sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu.

Namun demikian, dalam beberapa hal antara etika dan moral memiliki perbedaan. Pertama, kalau dalam pembicaraan etika, untuk menentukan nilai perbutan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan dalam pembicaran moral tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat.

Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia sebagai manusia. Inti pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbutaannya selaku manusia. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan manusia, baik buruknya sebagai manusia.

D. NORMA
Norma berasal dari bahasa latin yakni norma, yang berarti penyikut atau siku-siku, suatu alat perkakas yang digunakan oleh tukang kayu. Dari sinilah kita dapat mengartikan norma sebagai pedoman, ukuran, aturan atau kebiasaan. Jadi norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Dengan norma ini orang dapat menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan.

Jadi secara terminologi kiat dapat mengambil kesimpulan menjadi dua macam. Pertama, norma menunjuk suatu teknik. Kedua, norma menunjukan suatu keharusan. Kedua makna tersebut lebih kepada yang bersifat normatif. Sedangkan norma norma yang kita perlukan adalah norma yang bersifat prakatis, dimana norma yang dapat diterapkan pada perbuatan-perbuatan konkret

Dengan tidak adanya norma maka kiranya kehidupan manusia akan manjadi brutal. Pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan manusia yang tidak ingin tingkah laku manusia bersifat senonoh. Maka dengan itu dibutuhkan sebuah norma yang lebih bersifat praktis. Memang secara bahasa norma agak bersifat normatif akan tetapi itu tidak menuntup kemungkinan pelaksanaannya harus bersifat praktis

E. NILAI
Dalam membahas nilai ini biasanya membahas tentang pertanyaan mengenai mana yang baik dan mana yang tidak baik dan bagaimana seseorang untuk dapat berbuat baik serta tujuan yang memiliki nilai. Pembahasan mengenai nilai ini sangat berkaitan dangan pembahasasn etika. Kajian mengenai nilai dalam filsafat moral sangat bermuatan normatif dan metafisika.

Penganut islam tidak akan terjamin dari ancaman kehancuran akhlak yang menimapa umat, kecuali apabila kita memiliki konsep nilai-nilai yang konkret yang telah disepakati islam, yaitu nilai-nilai absolut yang tegak berdiri diatas asas yang kokoh. Nilai absolut adalah tersebut adalah kebenaran dan kebaikan sebagai nilai-nilai yang akan mengantarkan kepada kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat secara individual dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA
• Fakhry, Majid, Etika Dalam Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996
• Sinaga, Hasanudin dan Zaharuddin, Pengatar Studi Akhlak, Jakarta : PT Raja Grafmdo Persada, 2004
• Yaqub, Hamzah. Etika Islam. Bandung : CV Diponegoro, 1988
(artikel ini disadur dari persentasi pada mata kuliah akhlak tasawuf)

NILAI

Oleh : Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd.

Pengertian Nilai

Nilai sama dengan sesuatu yang menyenangkan kita, nilai identik dengan apa yang diinginkan, nilai merupakan

sarana pelatihan kita, nilai pengalaman pribadi semata, nilai ide platonic esensi.

1. Menurut Driyarkara (1966,38)

Nilai adalah hakekat suatu hal, yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh manusia.

2. Menurut Fraenkel (1977:6)

Nilai adalah idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan seseorang atau dianggap

penting oleh sesorang, biasanya mengacu kepada estetika (keindahan), etika pola prilaku dan logika benar

salah atau keadilan justice. (Value is any idea, a concept , about what some one think is important in

life)

3. Menurut Kuntjaraningrat (1992:26)

Menyebutkan sisten nilai budaya terdiri dari konsepi-konsepi yang hidup dalam alam pikiran sebagian

besar keluarga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap bernilai dalam hidup.

4. Menurut John Dewey

Value is any object of social interest

5. Menurut Endang Sumantri

Sesuatu yang berharga, yang penting dan berguna serta menyenangkan dalam kehidupan manusia yang

dipengaruhi pengetahuan dan sikap yang ada pada diri atau hati nuraninya.

6. Menurut Kosasih Jahiri

Tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil

7. M.I. Soelaeman

Agama diarahkan pada perintah dan larangan, dorongan dan cegahan, pujian dan kecaman, harapan dan penyesalan, ukuran baik buruk, benar salah, patuh tidak patuh, adil tidak adil

8. Menurut Darji

Nilai ialah yang berguna bagi kehidupan manusia jasmani dan rohani

9. Encylopedi Brittanca 963

Nilai kualitas dari sesuatu objek yang menyangkut jenis apresiasi atau minat.

Nilai dilihat dari sudut etika, sebagi arti dari obyek, peristiwa dan proses-proses hidup manusia yang

menyatakan kualitas manusia.

Nilai itu muncul dalam hidup manusia, dalam bentuk :

1. Hal-hal material maupun rohani,

2. Ideal-ideal, cita-cita, prinsip-prinsip dasar sikap hidup manusia



Nilai dalam Perspektif Islam

Agama seringkali dipandang sebagai sumber nilai, karena agama berbicara baik dan buruk, benar dan

salah. Demikian pula agama Islam memuat ajaran normative yang berbicara tentang kebaikan yang seyogyanya

dilakukan manusia dan keburukan yang harus dihindarkannya.

Dilihat dari asal datangnya nilai, dalam perspektif islam terdapat dua sumber nilai, yakni Tuhan dan

Manusia. Nilai yang datang dari Tuhan adalah ajaran-ajaran tentang kebaikan yang terdapat dalam kitab suci.

Nilai yang merupakan firman Tuhan bersifat mutlak, tetapi implementasinya dalam bentuk perilaku merupakan

penafsiran terhadap firman tersebut bersifat relatif.

Istilah-istilah dalam al-Quran yang berkaitan dengan kebaikan dalam Al-quran, yakni : Alhaq, al-ma’ruf,

alkhair, albirr, dan alhasan serta lawan kebaikan yang diungkapkan dalam istilah albathil, almunkar, al-syar,

al’uquq, dan alsuu.

Alhaq

Haq atau alhak menurut bahasa adalah; truth; reality; rightness, correctness; certainty; certitude; dan real, true;

authentic; genuine; right; correct; just, fair; sound, valid.

Alma’ruf

Alma’ruf berasal dari kata ‘urf, yaitu kebiasaan baik yang berlaku dimasyarakat yang juga dipandang baik

menurut pandangan Tuhan. Ukuran normatif yang digunakan untuk nilai norma social-budaya yang dapat

dipandang ma’ruf adalah kebenaran Ilahiyah (alhaq).

Hubungan alhaq dan alma’ruf

Haq adalah hakekat yang baik dan benar menurut Allah, yang artinya baik dan benar menurut ukuran atau

menurut apa yang dating dari Allah. Kebenaran yang datang dari Allah adalah seperangkat nilai dan norma

hidup yang secara umum diatur dalam firman Allah dan contoh nyata Rasulullah.

Haq bersifat universal, abadi, dan abstrak, karena itu pelaksanaannya disebut ma’ruf. Dengan demikian,

ma’ruf bias dating sebagai aplikasi dari haq, tetapi juga dating dari masyarakat yang dinyatakan telah sesuai

dengan haq atau norma budaya yang sesuai atau tidak bertentangan dengana nilai Ilahiyah.

Nilai-Nilai Yang Melandasi Pendidikan Umum

Dalam konteks krisis dan pembaharuan ,asyarakat Indonesia saat ini (Depdikbud-Bapennas, 199) nilainilai

yang mendasari pendidikan umum, mencakup: Nilai agama, kebebasan/kemerdekaan, nasionalisme,

kemanusian, kekeluargaan, disiplin dan kebanggan nasional.

Menurut Phenix (1954), maka kemanusiawian manusia itu akan tumbuh jika pendidikan mampu

menghadirkan nilai-nilai: simbolik, empiric, estetik, etik, synnoetik, dan synnoptik (disebut 3E3S).

Menurut Spranger (Sutan Takdir Alisyahbana, 1986), menyebutkan Nilai kebudayaan mencakup : Nilainilai

ilmu pengetahuan, soail, agama, politik, dan estetik.







Pengertian Norma dan Macamnya

Diposkan oleh warok akmaly di 01:17 Label: Sosial



A. Pengertian

Dari segi bahasa Norma berasal dari bahasa inggris yakni norm. Dalam kamus oxford norm berarti usual or expected way of behaving[1] yaitu norma umum yang berisi bagaimana cara berprilaku.

Norma adalah patokan prilaku dalam satu kelompok tertentu, norma memungkinkan sesorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain, norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak prilaku seseorang.

Norma juga merupakan sesuatu yang mengikat dalam sebuah kelompok masyarakat, yang pada keselanjutannya disebut norma sosial, karena menjaga hubungan dalam bermasyarakat. Norma pada dasarnya adalah bagian dari kebudayaan, karena awal dari sebuah budaya itu sendiri adalah intraksi antara manusia pada kelompok tertentu yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang disebut norma. Sehingga kita akan menumukan definisi dari budaya itu seperti ini; budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi[2].

Adapula yang mengartikan norma sebagai nilai karena norma merupakan konkretasi dari nilai. Norma adalah perwujudan dari nilai[3] karena setiap norma pasti terkandung nilai di dalamnya, nilai sekaligus menjadi sumber bagi norma. Tanpa ada nilai tidak mungkin terwujud norma. Sebaliknya, tanpa di buatkan norma maka nilai yang hendak di jalankan itu mustahil terwujud.

Jika kita berbicara norma, norma di bagi menjadi dua yaitu: norma yang datang dari Tuhan dan norma yang dibuat oleh manusia. Norma yang pertama di sebut norma agama sedang yang kedua di sebut norma sosial, meskipun pada dasarnya keduanya dalam orientasi yang sama, yakni mengatur kehidupan manusia agar menjadi manusia yang berbudaya dan beradab.

Unsur pokok menurut Berry adalah tekanan sosial terhadap anggota-anggota masyarakatuntuk menjalankan norma-norma tersebut. Latar belakang pemikirannya adalah apabila aturan-aturan yang tidak di kuatkan oleh aturan-aturan sosial, maka ia tidak bisa di anggap sebagai norma sosial, sebab norma di sebut sebagai norma sosial bukan saja karena telah mendapatkan sifat kemasyarakatannya, akan tetapi telah di jadikan patokan hidup dalam prilaku[4].





B. Macam-macam Norma:

1. Norma agama, yaitu peraturan hidup manusia yang berisi perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan.

2. Norma moral/kesusilaan, yaitu peraturan atau kaidah hidup yang bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai-nilai moral yang mengikat manusia.

3. Norma kesopanan, yaitu peraturan atau kaidah yang bersumber dari pergaulan hidup antar manusia.

4. Norma hukum, yaitu peraturan atau kaidah yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau negara yang sifatnya mengikat atau memaksa[5].



Sebuah norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, taitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Dengan adanya norma kita dapat memperbandingkan sesuatu hal lain yang hakikatnya, ukurannya, serta kualitasnya kita ragukan. Norma berguna untuk menilai baik-buruknya tindakan masyarakat sehari-hari. SEbuah norma bisa bersifat objektif dan bisa pula bersifat subjektif. BIla norma objektif adalah norma yang dapat diterapkan diterapkan secara langsung apa adanya, maka norma subjektif adalah norma yang bersifat moral dan tidak dapat emmberikuan ukuran atau patokan yang memadai.







Berikut ini adalah pengertian dan definisi norma:



· HANS KELSEN

Norma adalah perintah yang tidak personal dan anonim (an impersonal and anonymous "command" - that is the norm)



· ROBERT M.Z. LAWANG

Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain. Norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.



· SOERJONO SOEKANTO

Norma adalah suatu perangkat agar hubungan di dalam suatu masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Norma-norma mengalami proses pelembagaan atau melewati suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga masyarakat sehingga norma tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupansehari-hari



· MARVIN E. SHAW

Norma ialah peraturan tingkah laku yang ditegakkan ataupun diasaskan oleh anggota kelompok bagi mengekalkan keselarasan tingkah laku.



· BELLEBAUM

Norma adalah alat untuk mengatur masyarakat agar orang bertingkah laku dalam suatu komunitas berdasarkan keyakinan dan sikap-sikap tertentu



· ISWORO HADI WIYONO

Norma adalah peraturan atau petunjuk hidup yang memberi ancar-ancar perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Norma bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat



· ANONIM

Norma adalah petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat guna mencapai ketertiban dan kedamaian. Norma harus dirumuskan agar interaksi agar interaksi sosial dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan



· BAGJA WALUYA

Norma adalah wujud konkret dari nilai yang merupakan pedoman, yaitu berisikan suatu keharusan bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku



· AA NURDIAMAN

Norma adalah suatu tatanan hidup yang berupa aturan - aturan dalam pergaulan hidup pada masyarakat





PARADIGMA MENURUT H. GEORGE FREDERICKSON

1. Lima Model dalam Administrasi Negara

A. Model Birokrasi Klasik

Model birokrasi ini mempunyai dua komponen dasar, yang pertama adalah mempunyai struktur atau kerangka suatu organisasi, yang kedua adalah cara-cara yang digunakan untuk mengatur orang-orang dan pekerjaan dalam kerangka organisasi. Dalam model birokrasi klasik struktur dan manajemen mempunyai hubungan yang sangat erat, itu terlihat jelas dalam literatur tentang reorganisasi. Apabila manajemen atau produktuvitas berada dalam kesulitan, pengambilan jalan kearah reorganisasi untuk merancangkan kembali mesin, untuk menetapkan kembali struktur, merupakan praktek birokrasi yang biasa.

Masalah yang bersangkut paut dengan model birokrasi klasik adalah bahwa baik para praktisi maupun para sarjana telah mencoba ilmu terapan yang ketat tentang kerangka organisasi atau tentang manajemen organisasi. Yang berarti masalah itu adalah menciptakan rancangan-rangcangan yang cocok dengan sasaran-sasaran organisasi yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan para pekerja. Dan diinginkan oleh masyarakat.

Menyelanggarakan suatu fungsi publik sepenuh mungkin untuk sejumlah uang yang tersedia merupakan hal yang fundamental untuk setiap teori atau model dalam administrasi negara. Begitu pula penyelenggaraan program-program publik untuk jumlah uang yang sedikit mungkin adalah sama mendasar dengan pengertian tentang suatu administrasi negara yang efektif. Bahwasyanya suatu organisasai harus sereproduktif mungkin, yakni menyediakan kuantitas dan kualitas pelayanan yang menyamai kebutuhan-kebutuhan yang terungkap dari suatu persekutuan hidup (kolektivitas).

Karena itu nilai-nilai efisiensi dan ekonomi adalah suatu bagian dari administrasi negara. Dengan demikian masalahnya bukan berhubungan dengan nilai-nilai yang digunakan untuk memaksimumkan dalam model-model birokrasi klasik. Masalahnya terletak pada cara yang dipandang bisa digunakan untuk mencapai efisiensi, ekonomi dan produktivitas.

B. Model Neobirokrasi

Model neobirokrasi merupakan salah satu produk era behavioraldalam ilmu social. Nilai-nilai yang hendak dimaksimumkan dalam model ini pada umumnya sama dengan nilai-nilai birokrasi, karena itu dinamakan “neobirokrasi”. Dalam kebanyakan hal yang lainmodel-model itu berbeda. Model birokrasi menekankan struktur, pengendalian, dan prinsip-prinsip administrasi dengan unit analisa yang biasanya berupa kelompok kerja, instansi, departemen, atau pemerintahan-pemerintahan keseluruhan. Nilai-nilai yang akan dicapai adalah efektivitas, afisiensi, atau ekonomi. Dalam model neobirokrasi, keputusan merupakan unit analisa yang lebih umum, dengan proses pembuatan keputusan menjadi fokus sentralnya. Pola pemikirannya bersipat “rasional” yakni keputusan-keputusan dibuat agar sebanyak mungkin mencapai tujuan tertentu. “ Ilmu manajemen” yang modern, analisa sistem, dan penelitian oprasi dibangun di atas karya-karya permulaan Herbert Simon, James March, dan Richard Cyert. Para teoritisi ini memperkaya karya mereka dengan suatu pemahaman yang mendalam tentang pola-pola pengendalian organisasi yang formal maupun informal, batas-batas rasionalitas, dan semacamnya, tetapi versi-versi yang mendasar dari aliran neobirokrasi tetap tinggal dengan logika asli cara-tujuan yang berkembang dari positivisme logis. Kesamaan-kesamaan yang dekat antara analisis cara-tujuan dari model neobirokrasi dan dikotomi kebijakan-administrasi dari model birokrasi adalah jelas. Sasaran-sasaran penelitian operasi, analisa sistem, analisa kebijakan, dan ilmu-ilmu manajemen pada pokoknya sama dengan sasaran-sasaran para teorisi birokrasi. Akan tetapi karya mereka sangatlah rumit dan betul-betul membantu pencapaian efesiensi, ekonomi dan produktivitas.

Pendekatan-pendekatan moderen pada analisa kebijakan sangant menmulngkinkan para administrator atau akademisi untuk menilai akibat atau hasil operasi program-program publik dengan lebih efektif dari pada di masa lampau. Akan tetapi analisa-analisa yang modern dan pengukur-pengukur produktivitas bisa mempunyai logika yang sama lemahnya dengan yang terjadi pada paradma birokrasi klasik. Apabila memang keliru untuk beranggapan bahwa hirarki, sentralisasi, dan perintah manajerial akan mencapai efesiensi, ekonomi dan produtivitas, barangkali juga keliru untuk beranggapan bahwa analisa kebijakan akan mencapai tujuan-tujuan itu.

C. Model Institusi

Model intuisi adalah penjelmaan era bihavioral, terutama adalam sosiologi dan ilpu politik. Versi yang permulaan dan secara empiris berharga darui model ini bisa didapatkan dalam studi-studi yang dihasilkan oleh Program Kasus Antar Universitas (interuniversity case program).

Pada teoritis intuisi kurang berurusan dengan bagaiman merancangkan organisasi yang efisien efektif, dan produktif, namun lebih dengan bagaimana menganalisa dan memahami birokrasi-birokrasi yang ada. Sarjana-sarjana Administrasi Negara yang masuk kategori intuisi tampak agak kurang tertarik kepada bagaimana membuat pemerintahan yang lebih efisien, ekonomis, atau produktif dibanding dengan semata-mata menyelidiki betapa kompleknya organisasai-organisasi berperilaku.

Analisa dan sintesa Frederic Mosher atas perilaku atau pengelompokan fropesional birokrasi publik tertentu secara empiris maupun logis berharga. Analisa perbandingan Amitasi Etzioni tentang organisasi yang komples adalah sama lengkapnya seperti pengintegrasian ciri-ciri perilaku birokrasi.

Apabila teori organisasi dan model intuisi sudah mulai berkembang dengan baik sebagia mana dikemukakan disini, apakah landasan-landasan normatif yang menjadi sanadaran batang tubuh pengetahuan ini?

Seperti biasa, sarjana-sarjana penganut aliran perilaku sekedar menghindari persoalan-persoalan normatf, menyatakan bahwa tugas mereka adalah menggambarkan organisasi, tidak menganjurkan resep-resep pemecahan. Namun ada aliran-aliran normatif yang kuat dalam model intuisi. Salah satu aliran ini bisa digolongkan sebagai aliran para sarjana yang menaruh perhatian besar dalam menganalisa birokrasi dan mengetahuinya sebagai sesuatu yang kuat, menolak perubahan, tampak diluar kendali legislatif atau eksekutif, cenderung mengucil atau mengunci rapat teknologinya dan menjamin sumber-sumber pendapatannya, dan cenderung berurusan dengan dirinya sendiri terutama kelangsungannya.sesudah pola prilaku ini dikenali, sarjana itu mengamati bahwa birokrasi itu buruk dan harus dipikirkan cara-cara untuk mengendalikannya.

Salah satu dari sedikit saja usaha terperinci untuk mempertahankan nilai-nilai model intuisi dilakukan oleh Charles Lindbloom yang mempersoalkan bahwa rasionalitas bukan hanya tidak mungkin, melainkan juga tidak patut diinginkan. Dalam karyanya, The Intelegence of Democracy: Decision-Making through Mutual Adjusmenet, dia mengemukakan bahwa birokrasi membuat keputusan-keputusan satu-demi satu, bahwa ini merupakan tawar menawar dan kompromi-kompromi keputusan (sebenarnya tawar-menawar dan kompromi-kompromi dari para elit kelompok kepentingan), dan bahwa mereka menggerakan pemerintahan secara sedikit demi sedikit kearah sasaran-sasaran yang kabur. Hanya melalui pengambilan keputusan satu demi satu, keahlian dan kecakapan birokrasi itu dapat di integrasikan dengan kecenderungan-kecenderungan kebijakan dan bias-bias politik para pejabat yang terpilih.

D. Model Hubungan Kemanusiaan

Model hubungan kemanusiaan bagaimanapun juga merupakan suatu reaksi terhadap model-model birokrasi klasik dan model neobirokrasi. Penekanan atas pengendalian, struktur, efisiensi, ekonomi, dan rasionalitas dalam teori birokrasi sesungguhnya mengundang berkembangnya gerakan-gerakan kemanusiaan. Bila dilacak sampai kepada percobaan Hawthon dan karya-karya Helton Mayo serta kolega-koleganya, gerakan hubungan kemanusiaan talah berkembang menjadi teori bangunan teori yang amat empitis dan betul-betul berdasar penelitian.

Penerapan model kemanusiaan pada pokoknya terwujud dalam dinamika kelompok, latihan kepekaan (sensitiviti training), dan pengembangan organisasi. Penekanan dalam gerakan-gerakan latihan ini jelas mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari model hubungan kemanusiaan: partisipasi pekerja dan klien dalam pembuatan keputusan, pengurangan dalam diferensiasi status, pengurangan dalam persaingan antar perseorangan, dan penekanan pada keterbukaan, kejujuran, aktualisai diri, dan kepuasan umum pekerja. Model-model birokrasi klasik dan neobirokrasi (dengan kemungkinan kekecualian para teoritis keputusan rasional) jelas merupakan pelukisan empiris yang jujur atas administrasi negara. Akan tetapi ada cukup pertanyaan mengenai dampak model hubungan kemanusiaan terhadap administrasi pemerintahan.

Penggambaran terbaik yang ada tentang pertentangan nilai antara model-model ini telah dilakukan oleh David K. Hart dan William Scott. Pertama-tama mereaka menggambarkan kesamaaan-keasamaan luar biasa antara teaorisi politisi yang klasik Thomas Hobbes dan Frederick Tailor, bapak manajemen ilmiah:
hakikat manusia pada pokoknya jahat, malas dan lamban.
oleh karena itu harus dilakukan pengawasan supaya orang yang jahat tidak saling merusak satu sama lain.
sebaiknya, pengawasan-pengawasan ini taersentralisir dan otokratis.
meskipun pengawasan otokratis atas masyarakat (Hobbes) atau organisasi (Taylor) mengakibatkan sedikit kehilangan kemerdekaan, namun mereka juga memberikan keuntungan-keuntungan material, efisiensi, dan prediktabilitas.

Scott dan Hart kemudian melukiskan kesamaan antara filsafat politik Jean Jacque Ressou dan Douglas McGroger:
manusia dalam dirinya sendiri baik, saedangkan organisasi-organisasi atau peamerintah-paemerintah bisa jadi buruk.
manusia harus mengatasi lembaga-lembaga mereka dengan satu keasadaran baru, dengan pelepasan kekuatan emosional, dan daengan mengembangkan struktur-struktur baru yang memungkinkan keterbukaan, kejujuran dan otensitas-hubungan kerja.
struktur-struktur yang baru didasarkan atas suatu kaehendak umum atau suatu konsensus, dan mereka tidak bersetuju harus “dilihat” agar “bebas”.

E. Model Pilihan Publik

Versi modern dari ilmu ekonomi politiksekarang biasanya ditunjukan sebagai “ ilmu ekonomi nonpasar”atau “pendekatan publik”. Perangkat pengetahuan ini kaya dengan tradisi dan keketaatan intelektual, tetapi agak miskin dengan bukti-bukti empiris. Sekalipun demikian para teoritisi ppilihan publik telah dan akan terus punya pengaruh penting terhadap administrasi negara Amerika. Dalam bukunya The Intellectual Crisis in American Publik Administration karya Vincent Ostrom, dia membandingkan sudut pandangan administrasi negara yang dikembangkan oleh Woodrow Willson, yang dia sebut teori birokrasi, dengan sudut pandangan para teoritisi pilihan publik, yang dia sebut suatu “paradigma administrasi demokrasi”. Dalam penilaian Ostrom, sudut pandang Wilson merupakan suatu keberangkatan yang bersemangat dari sudut pandang Hamilton-Madison tentang hakekat pemerintaha. Namun keduanya dapat dilacak lebih langsung pada filsafat politik Hobbes. Paradigma Willson, atau paradigma birokratis, mempunyai komponen-komponen berikut: akan senantiasa ada pust kekuasaan yang domonan dalam setiap sistem pemerintahan. Lapangan politik menetapkan tugas untuk administrsi, tetapi lapangan administrasi terletak diluar lingkup yang wajar dari politik. Kesempurnaan dalam tatanan-tatanan hirarki dari kepegawaian negeri yang secara profesional terlatih memberikan kondisi-kondisi struktural yang perlu untuk administrasi yang “baik”, dan kesempurnaan administrasi yang “baik” sebagaimana dinyatakan merupakan suatu kondisi yang perlu untuk modernitas dalam peradaban manusia dan untuk kemajuan kesejahteraan manusia.

Penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan publik bergantung kepada keputusan-keputusan yang diambil oleh kelompok-kelompok pengambilan keputusan yang berbeda-beda, dan kelayakan politik masing-masing usaha kolektif tergantung pada serangkaian keputusan yang menguntungkan dalam semua struktur keputusan pokok sepanjang waktu. Administrasi negara bearada dalam ruang lingkup politik. Serangkaian aturan yang berbeda-beda dapat digunakan untuk menyediakan berbagai macam baranag dan jasa kemasyarakatan. Organisasi-organisasi semacam itu bisa di koordinasikan melaui aturan multiorganisasional, termasuk perniagaan dan pengontrakan dengan keuntungan timbal balik, persaingan ketat, pengadilan, dan kekuasaan untuk memerintah dalam hirarki-hirarki yang terbatas.

Keseluruhan paradigma administrasi Negara berangkat dari dan bermuara pada peranannya selaku “abdi seluruh masyarakat.” Dengan demikian jelas bahwa dalam menyelenggaraan fungsinya, baik yang bersifat pengaturan maupun pelayanan, administrasi Negara perlu mengupayakan agar ciri ideal ini dimilikinya.

2. Prinsip dalam Birokrasi

a. Orientasi Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintah seyogyanya berpegang kepada sikap, tindakan serta perilaku yang:
Dasar hukumnya jelas.
Hak dan kewajiban warga Negara yang dilayani dinyatakan secara terbuka.
Bentuk akhir pelayanan diketahui dan disepakati bersama.
Pelaynan diberikn dengan cermat, akurat dan ramah.
interaksi berlangsung secara rasional dan obyektif.

Dengan perkataan lain, dalam menjalankan tugasnya, aparatur pemerintahtidak berorientasi kepada kekuasaan karena Negara modern dewasa ini tidak lagi dikenal sebagai Negara kekuasaan.

b. Netralitas

Dalam ilmu administrasi Negara klasik terdapat teori yang mengatakan dengan berakhirnya proses politik, proses administrasi dimulai. Teori ini berarti bahwa apabila sesuatu keputusan politik telah diambil oleh lembaga yang tugas konstitusionalnyaadalah mengambil keputusan politik itu, kewajiban aparatur pemerintah adalah ntuk melaksanakannya. Segi lain dari teori ini menekankan bahwa aparatur pemerintah tidak perlu mempersoalkan parti politik mana yang berkuasa, kebijaksanaan partai yang berkuasa itulah yang harus dilaksanakan oleh aparatur pemerintah.

Teori tersebut dikatakan sebagai teori klasik karma sesungguhnya dewasa ini timbul pendapat yang relative “baru” yang mengatakan bahwa yang dimksud dengan netralitas sebagai paradigma administrasi Negara terlihat terutama dalam posisi aparatur pemerintah yang “berada diatas semua golongan” dan menempatkan kepentingan Negara dan bangsa di atas segala-galanya. Netralitas berarti bahwa dalam menjalankan fungsi, baik pengaturan maupun pelayanan, aparatur pemerintah tidak bersikap tidak membeda-bedakan, misalnya atas dasar latar belakang social, kemampuan ekonomi, primordialisme dan lain sebagainya.

Netralitas tidak boleh diinterpretasikan sebagai sikap “menurut secara membabi buta.” Misalnya, jika terjadi pergantian partai politik yang memegang tampuk pemerintahan karena menang dalam suatu pemilihan umum dan partai politik tersebut menentukan kebijaksanaan yang berakibat pada perubahan radikal dalam hal eksistensi Negara, teori modern mengajarkan bahwa aparatur pemerintah tidak boleh netral terhadap kebijaksanaan demikian. Tegasnya, jika eksistensi dan keutuhan Negara sebagaimana dimaksudkan oleh para pendiri Negara terancam, aparatur pemerintah justru tidak boleh bersikap “netral” melainkan harus berada di garis paling depan.untuk membela dan menjjamin keutuhan Negara tersebut. Itulah makana peranan selaku abdi Negara.

c. Orientasi Kerja

Apapun yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, kesemuanya harus dikaitkan dengan dan diarahkan tercapainya tujuan Negara yang bersangkutan. Telah umum diketahui bahwa tujuan akhir suatu Negara jangkauan waktunya jauh ke depan dan sifatnya pun relative tidak terbatas.

Oleh kaena itu orientasi kerja yang tepat dianut oleh apartur pemerintah adalhn efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. Efisiensi, efektivitas dan prduktivitas sebagai orientasi kerja pada dasarnya bahwa dalam menjalankan tugasnya, aparatur pemerintah harus mencegah terjadinya berbagai jenis pemborosan, apalagi penyimpangan atau penyelewengan.

Jika terjadi efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja yang rendah, biasanya sumber penyebabnya terlihat dalam dua bentuk.

Pertama: pemborosan bias terjadi karena rendahnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan kerja para karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Misalnya, jika para juru tik tidak terampil melakukan kegiatan-kegiatan pengetikan, tentunya akan terjadi banyak kesalahan sehingga terjadi pemborosan alat-alat tukis kantor, seperti kertas, pita mesin tik, pemborosan waktu. Contoh lain adalah cepatnya kendaraan bermotor milik organisasi rusak apabila perawatan dan para pengoperasiannya tidak cermat. Dan masih banyak contoh lain.

Kedua: pemborosan bias dan sering terjadi karena perilaku negative para keryawan. Peerilaku negative ini pun dapat mengambil berbagai bentuk seperti ketidakpedulian terhadap pelaksanaan tugas dan yang lebih gawat lagi karena sikap mendahulukan kepentingan diri sendiri.

Pada hal seperti telah ditekankan di muka, karena sarana, prasarana dan daya yang tersedia atau mungkin tersedia sealu terbatas vis a vis tujuan yang ingin dicapai yang pada hakikatnya tidak terbatas, tidak pernah ada pembenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan para administrative bagi terjadinya inefisiensi, ineffektivitas, dan produktivitas yang rendah.

d. Loyalitas

Jika di muka telah ditekankan bahwa aparatur pemerintah merupakan abdi seluruh masyarakat, salah satu konotasinya yang paling oenting ialah adanya loyalitas dalam diri setiap aparatur tersebut kepada negar dan bangsa. Loyalitas kepada Negara dan bangsa pada gilirannya juga mengejawantah dalam loyalitas kepada pemerintah dan kepada tugas.

Guna menjamin terpeliharanya loyalitas tersebut, dalam setiap pemerintahan nagara ada keharusan bagi para pejabat dan pegawai untuk mengangkat sumpah atau janji, yang dibuat atau diucapkan paling sedikit dua kali dalam kehidupan kekaryaan seseorang, yaitu pertama pada saat seseorang diangkat menjadi pegawai negeri dan kedua pada saat seseorang diangkat menjadi pegawai negeri dan kedua pada saat seseorang dilantik untuk menjadi menduduki jabatab tertentu. Mengangkat sumpah atau janji bukanlah sekedar pelaksanaan suatu seremoni yang bersifat rutin tanpa makna, melainkan sebagai pernyataan tekad bulat seseorang untuk terus menerus menunjukan loyalitas kepada Negara, bangsa, pemerintah dan tugas.

e. Kejujuran

Bersikap jujur pada haikatnya berupaya terus menerus berperilaku positif dalam menjalankan tugas. Bersikap jujur menyangkut sikap moral seseorang, artinya berupaya sekuat tenaga agar:
setia kepada sumpah atau janji yang telah diucapkannya.
Tidak melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan pihak lain.
Berkarya dengan mengerahkan segala kemempuan yang ada.
Tidak berperilaku negative dengan sengaja.
Apabila terjadi kesalahan, bersedia memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak terulang dikemudian haari meskipun kesalahan lain bias saja terjadi karena terbatasnya pengetahuan, keterampilan atau kemampuan kerja.

Tidak dapat disangkal bahwa masalah kejujuran merupakan hal yang paling pelik dan rumit karena mustahil bahw ajujur tidaknya seseorang tidak selalu diketahui oleh orang lain. Hati nurani yang bersangkutanlah yang paling banyak “bersuara..” untuk itu setiap orang perlu selalu mawas diri.

f. Stabilisator

Stabilisator merupakan yang mutlak pelu selalu terpelihara dalam kehidupan suatu Negara bangsa. Tanpa stabilitas, keamanan, ketertiban, kerukunan akan terganggu. Bahkan kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat akan tidak berhasil. Di banyak Negara berbagai hal –seperti di bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan bahkan social budaya- dapat merupakan sumber kerawanan stabilitas kehidupan bangsa. Di bidang politik, misalnya, apabila berbagai kekuatan sosial politik yang ada terlibat dalam percaturan kekuatan yang tidak sehat dan tidak rasional, bias terjadi ketidakstabilan kehidupan di bidang politik. Demikian pula halnya di bidang ekonomi seperti dalam hal terjadinya tingkat inflasi yang tinggi, resesi, defresi, stagflasi, tidak adanya atau rendahnya pertumbuhan apabila dapat pula merupakan salah satu sumber ketidakstabilan kehidupan bernegara. Bila terjadi ancama, hambatan, gangguandan berbagai tantangan sekuriti lainnya, tidak akan terdapat kehidupan yang aman dan tentram yang tentunya tidak diinginkan terjadi, aplagi kalu berbagai sumber ketidakstabilan keamanan itu merupakan gabungan ancaman dan gangguan yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri sekaligus. Ketidakrukunan di bidang social budaya pun pasti dapat merupakan ketidakstabilan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misalnya dalam hal terjadinya sikap dan tindakan yang diskriminatif oleh satu kelompok warga terhadap kelompok lain yang didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti kesukuan, kedaerahan, ras, agama dan lain sebagainya.

Karena aparatur pemerintah berdiri diatas semua pihak dan golongan dan mengabdikan dirinya hanya kepada kepentingan bangsa dan Negara, mereka sesungguhnya berperan selaku stabilisator.

g. Dinamisator

Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat dinamika suatu masyarakat sangat tergantung pada tingkat pendidikan umum yang dicapai oleh para anggota masyarakatnya tersebut. Dengan perkataan lain semakin tinggii tingkat pedidikan yang telah dicapai oleh para warga masyarakat, semakin dinamis pula warga tersebut. Karena melalui pendidikan para warga masyarakat semakin luas wawasannya, semakin luas pengetahuannya, semakin beraneka ragam kebutuhannya dan semakin besar pula hasrat untuk memenuhi kebutuhan yang semakin beraneka ragam itu.

Dalam hal itu masih harus diakui bahwa di banyak Negara yang tergolong Dunia ketiga, tingkat pendidikan tersebut belum terlalu tinggi. Bahkan di banyak Negara, masih banyak penduduk yang belum mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan dan tidak ssedikit diantara mereka yang masih buta huruf.

Berarti jika diterima pendapat bahwa ada korelasi antara tingkat pendidikan para warga masyarakat dengan dinamika masyarakat tersebut, dapat dibuat asumsi bahwa di masyarakat yang tingkat pendidikannya belum telalu tinggi, dinamika para anggota masyarakat tersebut pun masih relative rendah.

Dalam hal demikian aparatur pemerintah harus mampu berperan selaku adminisator dan hal ini dapat dimainkannya karena pengalaman menunjukan bahwa di masyarakat yang kurang maju, para pegawai negeri merupakan komponen masyarakat yang paling terdidik.



h. Katalisator

Merupaka kenyataan yang tidak bias disanggah bahwa dalam setiap masyarakat, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang, perubahan selalu terjadi dalam berbagai segi kehidupan dan penghidupan. Ada perubahn yang terjadi secara radikal, dan ada pula perubahan yang terjadi secara perlahan. Banyak factor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan tersebut. Misalnya, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dampaknya harus tertampung dalam dan oleh masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin meningkat juga dapat menjadi salah satu factor penyebab terjadinya perubahan. Pengaruh dari luar pun merupakan factor penyebab yang harus selalu diperhitungkan. Makin lancarnya komunikasi dan transportasi adalah factor penyebab lainnya.

Yang diharapkan terjadi ialah bahwa berbagai perubahan yang terjadi itu mempunyai dampak positif terhadap kehidupan bangsa dan Negara. Sebaliknya, perubahan yang diperhitungkan akan berdampak negative hendaknya dapat dicegah jangan sampai terjadi.

Disinilah aparatur pemerintah selaku katalisator menjadi sangat penting. Artinya, aparatur pemerintah harus mampu berperan memperlancar terjadinya perubahan yang akan membawa dampak positif disamping secara dini mampu mandeteksi perubahan yang akan berdampak negative serta akan mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan. Salah satu indicator keberhasilan aparatur pemerintah memainkan peranan tersebut ialah apabila perubahan tersebut terjadi tanpa adanya gejolak social.

i. Modernisator

Setiap pemerintah ingin mengantarkan rakyatnya kepada kondisi yang “modern.” Konsep modernitas berkaitan dengan seluruh segi kehidupan, bahkan juga dalam cara berpikir dan bertindak. Konsep modernitas merupakan konsep yang sangat kompleks dan sukar dan oleh karenanya usaha mencapainya pun jelas tidak mudah.

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh Negara yang sedang berkembang dalam hal modernisasi ialah bahwa tolok ukur yang digunakan adalah tolok ukur yang berlaku di Negara-negara “barat” sehingga tidak jarang orang mengidentikan proses modernisasi dengan westernisasi. Sesungguhnya hal demikian tidak boleh terjadi karena apabila sampai terjadi masyarakat yang sedang berkembang itu tidak mustahil “tercabut dari akarnya” yang pada gilirannya kehilangan kepribadiannya.

Berarti yang harus diupayakan ialah terwujudnya suatu masyarakat modern menurut takaran yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan sendiri dan bukan takaran yang dating dari luar.

Pernyataan di atas tidak berarti bahwa tidak ada konsep modernitas yang bersifat universal itu pun masih harus diseuaikan dengan kondisi, norma-norma dan kepribadian bangsa yang bersangkutan.

Dengan demikian apabila dikatakan bahwa aparatur pemerintah harus mampu berperan selaku modernisator bagi rakyat dan bangsanya, dan dituntut dari mereka ialah cara bekerja, cara berpikir dan cara bertindak sehingga hasil karyanya mempermudah berlangsungnya proses transformasi di kalangan masyarakat.

Berbagai penelitian, pengamatan dan pengalaman menunjukan bahwa proses modernisasi paling menampakan dirinya pada perubahan pada cara berpikir yang pada gilirannya terlihat dalam cara bertindak. Yang dimaksud dengan cara bertindak ialah meningkatnya kemapuan menganalisis, memilih dan menggunanya cara-cara ertentu dalam usaha mencapai tujuan baik tujaun individual, tujuan kelompok maupun tujuan masyarakat sebagai keseluruhan.

Misalnya, jika ternyata ada nilai-nilai social yang menjadi penghalang bagi tercapainya “kemajuan” diri sendiri, kelompok dan masyarakat, cara berpikir modern memberi petunjuk bahwa dikalangan warga perlu ditumbuhkan kesediaan untuk meninggalkan nilai tersebut dan menggantinya dengan nilai yang sudah terbukti ampuh sebagai alat untuk meraih kemajuan yang diinginkan.

Contoh lain lagi ialah apabila ada cara kerja baru yang terbukti mendatangkan hasil karya yang lebih besar, perlu dikembangkan sikap kesediaan mengganti cara kerja yang lama dipraktekan dengan cara kerja yang baru tersebut.

Apabila tedapat kebiasaan-kebiasaan tertentu yang ternyata tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman, warga masyarakat harus didorong untuk meninggalkn kebiasaan-kebiasaan tersebut.

Untuk berbagai kepentingan seperti itulan para aparatur pemerintah dituntut menunjukan sikap, perilaku, cara berpikir dan cara bekerja yang modern untuk dapat dijadikan panutan oleh masyarakat luas.

j. Kepeloporan

Salah satu masalah yyang sering dihadapi oleh masyarakat yang tingkat kemajuannya masih rendah ialah keterbatasan kemampuan memikirkan dan melaksanakan hal-hal baru. Mereka sering sudah “puas” terlibat dalam berbagai kegiatan dengan cara-cara yang secara tradisional atau turun temurun sudah dilakukan. Dengan perkataan lain, masyarakat yang kurang maju sering kurang mengetahui langkah-langkah apa yang harus ditempuh untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan mutu hidupnya. Tegasnya dapat dikatakan kurang memiliki jiwa kepeloporan.

Misalnya dalam cara bertani, cara berdagang, cara menangkap ikan, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya para ahli sudah menemukan cara-cara mutakhir yang apabila diterapkan secara tepat akan membuahkan hasil yang jauh lebih besar dan lebih baik yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf dan mutu hidupnya.

Aparatur pemerintah dapat memainkan peranan penting dalam memperkenalkan dan membantu masyarakat menerapkan cara-cara kerja baru tersebut, misalnya melalui penyuluhan, penerangan, percontohan dan lain sebagainya.

Aparatur pemerintah akan mampu memainkan peran tersebut apabila dikalangan mereka sendiri terdapat jiwa kepeloporan. Artinya, peranan penting itu dapat dimainkan secara efektif apabila aparatur pemerintah sendiri tidak puas dengan cara-cara kerja yang rutinistik, mekanistik dan repetitip. Diperlukan keinginan dan kemauan untuk selalu mencari teknik, metode dan cara-cara baru, mulai dengan pelaksanaan tugas sendiri untuk kemudian “ditularkan” kepada masyarakat luas.



k. Keteladanan

Jika orang berbicara mengenai keteladanan, yang segera timbul dalam pikiran ialah sikap, tindak tanduk dan perilaku yang ditunjuka seddemikian rupa sehingga pantas dijadikan contoh atau panutan oleh orang lain. Dengan demikian, keteladanan merupakan salah satu paradigma aparatur pemerintahan Negara berarti pola sikap, pola tindak dan pola perilaku para anggota aparatur negarayang harus dapat menjadi contoh bagi anggota masyarakat. Hal ini menjadi sangt penting karena menyangkut berbagai paradigma lainnya yang telah dibahas di muka, seperti orientasi kerja, loyalitas, kejujuran dan semangat pengbdian.

l. Sikap Adil

Salah satu cirri aparatur pemerintah ialah hakikat keberadaannya diatas semua golongan karena dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya aparatur pemerintah mengabdikan dirinya sepenuhnya hanya kepada kepentingan seluruh masyarakat, bangsa dan Negara dan bukan kepada kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan tertentu.

Implikasi paradigma ini antara lain ialah bahwa dalam menyelenggarakan fungsi dan tugassnya, aparatur pemerintah harus bersikap adil.

Salah satu perwujudan paling nyata dari sikap adil itu ialah bahwa dalam memberika pelayanan kepada para warga yang membutuhkannya, pelayanan itu harus tanpa diskriminasi atau perbedaan berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu.

m. Sikap Antisipatif dan Proaktif

Perubahan merupakan hal yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan Negara. Ada perubahan yang dapat diperhitungkan sebelumnya, meskipun tidak sedikat perubahan yang terjadi tanpa dapat diperkirakan sebelumnya.

Untuk kepentingan itulah dari aparatur pemerintah diharapkan adanya sikap yang antisipatif dan proaktif. Artinya, melalui analisi yang tepat harus dapat diantisipasi kecenderungan-kecenderungan atau gejala-gejala yang timbul sedemikian rupa sehingga sebanyak mungkin perubahan yang akan terjadi dapat diperhitungkan sebelumnya. Tidak kalah entingnya adalh kemampuan memperhitungkan dampak perubahan yang akan terjadi itu, baik yang bersifat positif, apalagi yang bersifat negative. Hal ini sangat penting karena dengan analisis yang mendalam dan tepat sekalipun tidak slalu berakibat pada predikasi yang akurat tentang perubahan yang akan terjadi itu. Sikap yang antisipatif dan proaktif ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya perubahan. Sikap antisipatif dan proaktif juga berarti bahwa dorongan kearah terjadinya perubahan dilakukan bial diperhitungkan bahwa perubahan itu akan membawa dampak positif dan sebaliknya mencegah apabila diperkirakan bahwa dampak perubahan itu akan bersifat negative.

KESIMPULAN

Bahwa Paradigma Administrasi Negara Menurut H. George Frederickson terdiri dari lima paradigma antara lain :

A. Masa Birokrasi

B. Masa Neobirokrasi

C. Masa Instuisi

D. Masa Hubungan Kemanusiaan

E. Masa Pilihan Publik

Dan masing-masing masa memiliki ciri tersendiri




Terimakasih telah membaca artikel PENGERTIAN ETIKA MENURUT PARA AHLI,semoga bermanfaat!

Poskan Komentar

Berlangganan FEED via email

Blog Stats

PENGERTIAN ETIKA MENURUT PARA AHLI

Copyright  © File Skripsi - All Right Reserved. | Theme designed by File Skripsi