21. Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu

ABSTRAK

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Posyandu ini sendiri dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama dengan masyarakat dimana  tujuannya  adalah  untuk  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Melihat betapa pentingnya peranan Posyandu dan semakin kompleksnya peranan tersebut setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu, maka semakin diperlukan pula adanya peran serta pemerintah daerah  dan  lintas  sektoral  agar  pelaksanaan  Posyandu  dapat berjalan  efektif. Dalam  hal  ini,  peran  serta  pemerintah  daerah  dan  lintas  sektoral  tersebut dilakukan melalui suatu kelompok kerja operasional (Pokjanal) pembinaan posyandu. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Deli Serdang-lah yang bertanggung jawab dalam pembentukan Pokjanal Posyandu di Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, fokus utama peneliti adalah pada BPM Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pengimplementasian Peraturan Menteri No. 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Deli Serdang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif   dengan pendekatan   kualitatif   yaitu   memusatkan   perhatian   pada masalah-masalah  atau  fenomena-fenomena  yang  ada  serta  mampu menggambarkan  secara  baik  mengenai  fakta  di  lapangan. Peneliti  melihat langsung di lapangan bagaimana cara implementor melaksanakan kegiatan dan melakukan koordinasi. Peneliti melakukan wawancara serta observasi di lapangan dan kemudian melakukan analisis.
Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Deli Serdang cukup berjalan dengan baik. Terbukti dari adanya   Kelompok   Kerja   Operasional (Pokjanal)   Posyandu   itu   sendiri   di  Kabupaten Deli Serdang yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Deli Serdang nomor 153 tahun 2014. Namun dalam proses pembentukannya tak dapat dipungkuri juga masih ada ditemukan beberapa kekurangan, seperti dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sumber dayanya. Tidak adanya sosialisasi yang spesifik  tentang  Permendagri  no.54 tahun  2007  ini  baik  dari  Pusat  maupun provinsi yang menyebabkan kurang pahamnya masing-masing SKPD akan peranannya yang lebih detail sebagai Pokjanal Posyandu. Dalam hubungan lintas sektoral di Kabupaten Deli Serdang pun ditemukan adanya sifat ego-sektoral yang masih  kuat.  Sementara  itu,  sumber  daya  manusia  Pokjanal  Posyandu  hanya berasal dari sektor pemerintahan dan belum merangkul lembaga non pemerintah ataupun masyarakat.
Kekurangan atau kelemahan tersebut menyebabkan bahwa sampai saat ini keberadaan Pokjanal Posyandu di Kabupaten Deli Serdang hanya sebatas SK saja, belum pernah bergerak atau bekerja secara kesatuan sebagai Kelompok Kerja Operasional dalam proses pembinaan Posyandu. Masing-masing sektoral bekerja hanya sesuai dengan renstra dan tupoksi SKPD-nya sebagaimana tugasnya terhadap Posyandu. Oleh karena itu, perlu ditingkatkannya koordinasi dan komunikasi antar sektoral  di  Pemerintahan  Kabupaten  Deli  Serdang  yang termasuk dalam Pokjanal Posyandu serta memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat agar pembinaan Posyandu dapat dilakukan dengan sejalan dan maksimal sehingga masyarakat mampu memperoleh pelayanan kesehatan dasar dengan mudah.

Kata Kunci:   Studi Implementasi,   Kelompok   Kerja   Operasional (Pokjanal), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
File Selengkapnya.....


Tag Favorit :

21. Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu adalah yang barusan kamu baca.

Belum ketemu Referensi Judul yang kamu cari? Coba Klik Icon Search Ketik referensi Judul Skripsi yang kamu cari. Tersedia File Lengkapnya BAB 1 sampai PENUTUP, Pertanyaan dan Konfirmasi Via WA Klik Disini

Jika Referensi yang kamu cari tidak ada disini coba cek di www.fileSkripsi.com atau www.KlikSkripsi.com

Bingung belum punya judul Skripsi, tidak perlu kawatir ada 10.000++ referensi Skripsi Klik disini

Belum ada Komentar untuk "21. Studi Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel