10. Kencenderungan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian

ABSTRAK
Klausula baku yang terdapat dalam perjanjian merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi tradisi dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Klausula  baku  yang  mengandung klausula eksonerasi  dilarang  dicantumkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Bila terdapat klausula eksonerasi dalam klausula baku dapat menimbulkan masalah hukum sehingga konsumen maupun debitur mengajukan gugatan pembatalannya kepada pengadilan.
Bagaimanakah ruang lingkup larangan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian menurut perundang-undangan? apakah pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian/kontrak memenuhi rasa keadilan dan prinsip-prinsip perjanjian/kontrak? dan bagaimana kencenderungan putusan-putusan hakim pengadilan terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian? Metode penelitian ini normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kasus diambil tujuh putusan hakim pengadilan yang berkaitan dengan pencantuman klusula eksonerasi.
Ruang lingkup larangan pencantuman klausula eksonerasi terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK antara lain pengalihan tanggung jawab, pemberian kuasa dari konsumen kepada pengusaha baik langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran, memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibelinya secara angsuran, termasuk tindakan pengalihan atau penghapusan (meniadakan, pembebasan) atau pembatasan dan pengurangan atau menciptakan tanggung jawab hukum baru secara sepihak. Klausula eksonerasi bertentangan dengan rasa keadilan menurut teori keadilan distributif, namun tidak bertentangan dengan rasa keadilan berdasarkan teori keadilan komutatif. Argumentasi rasa keadilan   dalam   konteks   ini   didasarkan   pada   asas   kepatutan,   keselarasan, kewajaran, atau kepantasan. Kencenderungan putusan-putusan hakim pengadilan tidak langsung mempertimbangkan klausula eksonerasi melainkan hakim pengadilan cenderung melihat keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 dan Pasal 1320 KUH Perdata. Bila syarat-syarat ini terpenuhi maka perjanjiannya menjadi sah dan mengikat.
Agar Pasal 18 ayat (1) UUPK dipertegas dengan menyebutnya sebagai klausula eksonerasi di dalam penjelasan pasal ini. Agar majelis hakim pengadilan tidak terlalu kaku dan sempit menafsirkan keadilan, menafsirkan asas konsensualisme (pacta sunt servanda) namun harus mampu menggali hukum dalam peristiwa konkrit dengan memperhatikan asas keselarasan, kewajaran, kepantasan. Majelis hakim pengadilan harus membuka diri lebih luas dalam menafsirkan hukum dalam peristiwa kongkrit terkait sah atau tidaknya perjanjian dikaitkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata mengenai asas kepatutan dan kewajaran.

Kata Kunci:  Kecenderungan, Putusan Hakim Pengadilan, Klausula Baku, Klausula Eksonerasi, dan Perjanjian/Kontrak.
File Selengkapnya.....


Tag Favorit :

10. Kencenderungan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian adalah yang barusan kamu baca.

Belum ketemu Referensi Judul yang kamu cari? Coba Klik Icon Search Ketik referensi Judul Skripsi yang kamu cari. Tersedia File Lengkapnya BAB 1 sampai PENUTUP, Pertanyaan dan Konfirmasi Via WA Klik Disini

Jika Referensi yang kamu cari tidak ada disini coba cek di www.fileSkripsi.com atau www.KlikSkripsi.com

Bingung belum punya judul Skripsi, tidak perlu kawatir ada 10.000++ referensi Skripsi Klik disini

Belum ada Komentar untuk "10. Kencenderungan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel