9. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Setelah Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah

ABSTRAK
UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tipikor pada setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, namun  pembentukannya  tidak secara  merata,  sehingga  menimbulkan  beberapa dampak dalam penanganan perkara seperti yang terjadi pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang. Fokus pembahasan pada ketentuan perundang-undangan  yang mengatur wewenang  kejaksaan  dalam  menuntut  perkara  tipikor  di  Pengadilan Tipikor, kemudian tentang pelaksanaan penanganan perkara tipikor sebelum dan sesudah Pengadilan Tipikor Banda Aceh berdiri, terakhir adalah upaya-upaya progresif yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang.
Metode penelitian ini yuridis normatif, mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, mengacu pada doktrin-doktrin dan gagasan-gagasan hukum progresif, serta mengacu pada asas-asas dan prinsip- prinsip kekuasaan kehakiman. Sifat penelitian ini deskriptif analitis, menggambarkan fakta sekaligus menganalisisnya. Teknik pengumpulan data dilakukan studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara. Analisis data secara kualitatif dengan memfokuskan analisis pada teori sistim hukum dan teori hukum progresif, serta doktrin-doktrin, asas dan prinsip, serta kaidah-kaidah hukum yang relevan.
Ketentuan perundang-undangan yang mengatur wewenang kejaksaan dalam menuntut perkara tipikor di Pengadilan Tipikor tidak lagi memberi wewenang penuh kepada kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntutan perkara tipikor melainkan juga wewenang itu juga dimiliki oleh KPK. Penanganan perkara tipikor di Kejaksaan Negeri Kuala Simpang setelah Pengadilan Tipikor Banda Aceh didirikan berdampak bagi Kejaksaan Negeri Kuala Simpang antara lain proses birokrasi menjadi lambat karena jarak yang cukup jauh ± 473 kilometer dengan Pengadilan Tipikor Banda Aceh, biaya tinggi, dan jumlah hakim minim. Upaya-upaya progresif yang dilakukan dengan cara menambah anggaran, penyatuan jadwal sidang menjadi satu atau dua hari dalam satu minggu, keterangan sebagian saksi dibacakan di persidangan atas persetujuan majelis hakim setelah terlebih dahulu disumpah, penanganan perkara ditangani oleh majelis hakim yang sama, pemeriksaan saksi-saksi dilakukan bersamaan, penunjukan jumlah JPU seminimal mungkin, dan pengambalian kerugian keuangan negara untuk nilainya yang relatif kecil ke kas negara. Agar kepada kejaksaan  benar-benar menjalankan  tugas  dan  wewenangnya menuntut perkara tipikor bersifat netral dan atau merdeka, terlepas dari pengaruh di luar institusinya. Agar Pemerintah segera merealisasikan amanat Pasal 3 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor untuk mendirikan Pengadilan Tipikor di setiap kabupaten/kota. Agar upaya-upaya progresif Kejaksaan Negeri Kuala Simpang lebih diprioritaskan pada penambahan anggaran untuk menjamin pelaksanaaan persidangan yang murah, cepat, dan berbiaya ringan.

Kata Kunci:  Tindak    Pidana    Korupsi,    Pengadilan    Tipikor,    Penuntutan, Progresif, dan Kejaksaan Negeri Kuala Simpang.
File Selengkapnya.....


9. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Setelah Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah adalah yang barusan kamu baca.



Cukup 50RIBU saja, kamu akan dapatkan file Lengkapnya BAB 1 sampai PENUTUP 9. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Setelah Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah




Rp. 100.000 = 4 File Skripsi Lengkap
(File yang dapat Anda request hanyalah file yang terdapat di web/blog yang sedang kamu kunjungi sekarang ini dan juga klikskripsi.com / fileskripsi.com / koleksiskripsi.com)
Untuk Thesis = Rp. 100.000/File Lengkap



9. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Setelah Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah


Belum ketemu Referensi Judul yang kamu cari? Coba Klik Icon Search Ketik referensi Judul Skripsi yang kamu cari.

Jika Referensi yang kamu cari tidak ada disini coba cek di www.fileSkripsi.com atau www.KoleksiSkripsi.com atau www.KlikSkripsi.com

Bingung belum punya judul Skripsi, tidak perlu kawatir ada RIBUAN file referensi Skripsi Klik disini

Belum ada Komentar untuk "9. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Setelah Dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1



Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel


close
WhatsApp Klikskripsi