33. Kedudukan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Medan

ABSTRAK
Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa terhindar dari suatu sengketa. Timbulnya sengketa diakibatkan bilamana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan terkadang tidak memberikan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak. Penyelesaian dengan cara ini juga dikenal memakan waktu yang cukup lama dan mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Salah satu yang menjadi pilihan penyelesaian sengketa adalah mediasi yang merupakan suatu proses yang dilaksanakan untuk  menyelesaikan sengketa antara para pihak  yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan imparsial. Pihak ketiga inilah yang disebut mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain tentang kedudukan mediator dalam penyelesaian  sengketa  di Pengadilan,  bagaimana  efektivitas  Perma  Nomor  1 Tahun 2016 di Pengadilan, dan kendala-kendala apa saja yang dialami mediator dalam pelaksanaan  mediasi di Pengadilan.  Metode penelitian  yang  digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dimana penulis mengambil bahan dari kepustakaan serta meneliti langsung efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat diketahui bahwa Kedudukan mediator sebagai pihak ketiga dalam mediasi harus bersifat netral dalam melayani berbagai kepentingan para pihak. Mediator harus mampu menelusuri apa saja kepentingan para pihak itu, agar dapat menawarkan pilihan kepada para pihak demi memenuhi kepentingan mereka. Sebagai pihak ketiga yang memimpin pertemuan yang dihadiri para pihak, mediator harus mampu mengarahkan para pihak untuk komunikasi  yang  positif demi  memudahkan jalannya  proses  mediasi.  Adapun efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 belum dirasakan perubahan yang nyata, sehingga  penerapan  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  ini  dapat  dikatakan belum efektif melihat penumpukan perkara di Pegadilan negeri yang menjadi kendala bagi mediator hakim yang  hanya memiliki waktu terbatas dalam menjalankan proses mediasi. Kendala yang dialami mediator dalam mediasi ini dapat dilihat dari para pihak, dimana jika para pihak tidak mempunyai itikad baik maka akan mempersulit mediator dalam mencari dan menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan proses mediasi. Bahwa akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang   mengikat   para   pihak.   Oleh   karena   itu,   para   pihak   harus melaksanakan   isi   yang tercantum   didalamnya.   Para   pihak   tidak   dapat membatalkan putusan perdamaian secara sepihak.

Kata Kunci : Mediator, Pengadilan, Perma No. 1 Tahun 2016


Tag Favorit :

33. Kedudukan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Medan adalah yang barusan kamu baca.

Belum ketemu Referensi Judul yang kamu cari? Coba Klik Icon Search Ketik referensi Judul Skripsi yang kamu cari. Tersedia File Lengkapnya BAB 1 sampai PENUTUP, Pertanyaan dan Konfirmasi Via WA Klik Disini

Jika Referensi yang kamu cari tidak ada disini coba cek di www.fileSkripsi.com atau www.KlikSkripsi.com

Bingung belum punya judul Skripsi, tidak perlu kawatir ada 10.000++ referensi Skripsi Klik disini

Belum ada Komentar untuk "33. Kedudukan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Medan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel