41. Analisis Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan

ABSTRAK
Bank merupakan badan usaha yang meyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan sebagainya. Faktor penting pemberian kredit adalah kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Faktor lain yang mendukung pemberian kredit adalah adanya agunan yang berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit. Kredit Tanpa Agunan merupakan kredit yang tidak  disertai penyerahan  agunan  (asset/harta),  sehingga  dalam  pemberiannya harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Skripsi ini berjudul ”Analisis Hukum tentang Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang USU Medan”. Permasalahannya adalah bagaimana kriteria penilaian yang digunakan kreditur dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Apakah penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi dalam perjanjian pemberian Kredit Tanpa Agunan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Penelitian Normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan  dan  mempelajari buku-buku  yang  berhubungan  dengan judul, sedangkan Penelitian Empiris dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Medan.
Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa kriteria penilaian kreditur dalam pemberian  Kredit Tanpa  Agunan  (BNI  Flexi)  mirip  dengan  penilaian  kriteria dalam pemberian kredit dengan agunan, perbedaannya terletak pada instrumen agunan, pada Kredit Tanpa Agunan (BNI Flexi) unsur agunan adalah berupa agunan immaterial, seperti asli SK Pengangkatan terakhir, atau asli Kartu Taspen, atau asli Ijazah terakhir, atau lainnya. Penyebab terjadinya kredit macet dalam perjanjian Kredit Tanpa Agunan (BNI Flexi) adalah karena debitur melakukan pindah payroll (memindahkan rekening tabungan/rekening gaji yang digunakan untuk pembayaran utang) dan karena debitur berhenti dari pekerjaannya atau dipecat dari pekerjaannya. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi dalam perjanjian pemberian Kredit Tanpa Agunan (BNI Flexi) adalah perlindungan hukum secara umum seperti yang terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci : Kredit, Tanpa Agunan


Tag Favorit :

41. Analisis Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan adalah yang barusan kamu baca.

Belum ketemu Referensi Judul yang kamu cari? Coba Klik Icon Search Ketik referensi Judul Skripsi yang kamu cari. Tersedia File Lengkapnya BAB 1 sampai PENUTUP, Pertanyaan dan Konfirmasi Via WA Klik Disini

Jika Referensi yang kamu cari tidak ada disini coba cek di www.fileSkripsi.com atau www.KlikSkripsi.com

Bingung belum punya judul Skripsi, tidak perlu kawatir ada 10.000++ referensi Skripsi Klik disini

Belum ada Komentar untuk "41. Analisis Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel