49. Profesionalisme Polri Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

ABSTRAK
Suatu hal yang amat riskan terjadi apabila kepolisian melupakan konsep HAM dalam pelaksanaan tugasnya adalah tidak tercapainya keadilan masyarakat. Apabila  dalam  suatu pemeriksaan  pada  tingkat  penyidikan  terdapat  adanya tindakan kekerasan (violence) oleh pihak penyidik terhadap tersangka dapat mempengaruhi proses pidana pada tahap berikutnya, misalnya bagi Kejaksaan selaku penuntut umum serta bagi hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Bagi pihak kejaksaan dapat menolak suatu Berita Acara Penyidikan dengan alasan adanya pemeriksaan secara kekerasan, sedangkan bagi Hakim dapat membatalkan suatu dakwaan terhadap terdakwa karena keterangan yang diberikannya kepada penyidik adalah berdasarkan tekanan baik secara phisik maupun psikis (kejiwaan).
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana profesionalisme polisi ditinjau dari perspektif HAM dalam melaksanakan tindakan paksa dan bagaimana penegakan hukum untuk perlindungan HAM di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normative. Dan dalam pelaksanannya menggunakan penelitian kepustakaan (library research).
Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data maka diketahui Profesionalisme polisi ditinjau dari perspektif HAM dalam melaksanakan tindakan paksa  kurang  menunjukkan  sikap profesionalisme  karena  banyaknya  tindakan paksa yang dilakukan khususnya dalam penyidikan suatu tindak pidana bertentangan dengan konsep HAM khususnya hak-hak tersangka. Dengan adanya kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Penyidik, tidak jarang masih terjadi penyimpangan, sehingga seringkali tindakan penyidik mengundang kontroversi di masyarakat. Tindakan penyimpangan terhadap kewenangan yang dilakukan POLRI dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia. Dari beberapa data yang ada dilihat adanya penyimpangan kewenangan yang dilakukan penyidik dengan melakukan tindak kekerasan (violence) dan (torture (penyiksaan) yang sangat mempengaruhi kondisi si tersangka baik secara jasmani maupun mentalnya pada waktu penyidikan terhadap tersangka. Agar tersangka terlindungi hak-haknya, baik sebagai hak tersangka ataupun sebagai manusia, maka bagi Pemerintah perlu membuat peraturan khusus, dan mensosialisasikan tentang penggunaan hak-hak tersangka atau setidaknya membuat keterangan tambahan dalam  KUHAP  tentang  akibat  hukum  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  oleh POLRI terhadap tersangka dalam proses penyidikan, dan bagi POLRI  sendiri  agar lebih memperhatikan sisi manusiawi dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat lebih dihargai masyarakat dan mengangkat citra Polisi.


Tag Favorit :

49. Profesionalisme Polri Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia adalah yang barusan kamu baca.

Belum ketemu Referensi Judul yang kamu cari? Coba Klik Icon Search Ketik referensi Judul Skripsi yang kamu cari. Tersedia File Lengkapnya BAB 1 sampai PENUTUP, Pertanyaan dan Konfirmasi Via WA Klik Disini

Jika Referensi yang kamu cari tidak ada disini coba cek di www.fileSkripsi.com atau www.KlikSkripsi.com

Bingung belum punya judul Skripsi, tidak perlu kawatir ada 10.000++ referensi Skripsi Klik disini

Belum ada Komentar untuk "49. Profesionalisme Polri Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel