57. Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana

ABSTRAK
Penggunaan hak prerogatif oleh kepala negara hanya dalam kondisi teramat khusus. Hak prerogatif dalam bidang hukum adalah katup pengaman yang disediakan negara dalam bidang hukum. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau  penghapusan pelaksanaan pidana  kepada  terpidana yang diberikan oleh Presiden. Kewenangan Presiden memberikn grasi terkait dengan hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai hak negar untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.  Hak negara yang demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari dasar pijakannya melalui teori pemidanaan. Presiden dalam memberikan grasi harus  didasarkan  pada    teori pemidanaan.
Dilihat dari latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis mencoba mengemukakan permasalahan bagaimana aturan hukum pemberian grasi di Indonesia, bagaimana eksistensi pemberian grasi ditinjau dari perspektif hukum pidana, serta upaya yang dilakukan untuk mengeksistensikan grasi terhadap narapidana. Skripsi ini merupakan penelitian normatif atau studi pustaka dengan menggunakan jenis data berupa Analisis data yang digunakan yakni dengan analisis secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dengan skripsi ini. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  (Library  Research).  Yaitu  penelitian terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoretis ilmiah yang dapat digunakan  sebagai  dasar  analisis  terhadap  substansi  pembahasan  dalam penulisan skripsi. Tujuan penelitian kepustakaan (Library Research) ini adalah untuk memperoleh data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, putusan pengadilan, maupun bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
Berdasarkan  data  yang  ada,  kecenderungan  penggunaan  dan  peredaran narkoba di Indonesia tak memperlihatkan kecenderungan turun, bahkan setiap tahun terus naik.Selama tahun 2012 ini setidaknya sudah tiga gembong narkoba yang diberikan grasi, yaitu terpidana narkotika asal Australia, Schapelle Leigh Corby, dari 20 tahun menjadi 15 tahun. Lainnya, dua gembong narkotika internasional Deni Satia Maharwan dan Meirika Franola yang seharusnya menjalani hukuman mati diubah menjadi   hukuman   penjara   seumur   hidup.   Pemberian   grasi   ini   menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan dan komitmen pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia. Keseriusan ini juga dipertanyakan dengan mencuatnya kasus terpidana mati narkoba asal Nigeria, Adami Wilson alias Abu, beberapa waktu lalu yang dengan leluasa mengendalikan bisnis haram itu dari penjara Nusakambangan. Ini  situasi  yang  berbahaya.Jadi,  alasan  hak  asasi manusia yang  dikemukakan.




57. Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana adalah yang barusan kamu baca. MAU DAPAT FILE INI, Cukup 50RIBU saja untuk bea support dan pemeliharaan web ini kamu akan dapatkan file Lengkapnya BAB 1 sampai PENUTUP 57. Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana - Jika setuju silahkan bisa Request via WA Klik Disini

57. Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana


Belum ketemu Referensi Judul yang kamu cari? Coba Klik Icon Search Ketik referensi Judul Skripsi yang kamu cari.

Jika Referensi yang kamu cari tidak ada disini coba cek di www.fileSkripsi.com atau www.KlikSkripsi.com

Bingung belum punya judul Skripsi, tidak perlu kawatir ada RIBUAN file referensi Skripsi Klik disini

Belum ada Komentar untuk "57. Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close
WhatsApp Klikskripsi