81. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hal Terjadinya Kebakaran Lahan

ABSTRAK
Korporasi pada awalnya kurang diperhatikan sebagai subjek hukum. Hal ini karena korporasi sulit untuk dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi perbuatan pidana yang dilakukan atas nama sebuah korporasi. Beberapa peraturan perundang-undangan memang sudah mengatur keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana. namun kenyataanya, hakim masih enggan untuk bersikap tegas dalam memberikan putusa pidana terhadap sebuah korporasi. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana terhadap lingkugan hidup. Kendala yang dihadapi dalam pemberian sanksi terhadap korporasi adalah muncul pro kontra bagaimana sebuh korporasi dikenai pertanggungjawaban pidana. hal ini terkait dengan wujud korporasi  yang abstrak  yang secara kasat mata tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana layaknya manusia. Maka bergerak dari dasar pemikiran diatas , ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal terjadinya kebakaran lahan serta bagaimana pertimbangan hakim tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus yang melibatkan PT.Adei Plantation & Industry (Studi Putusan No. 228/Pid.Sus/2013/PN.PLW).
Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif (yuridis normative) dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (library reseach) yang menitik beratkan pada data sekunder yaitu memaparkan beberapa peraturan hukum yang berkaitan dengan topik skripsi kemudian buku, artikel, majalah maupun jurnal yang membahas topik yang sama serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini kemudian dianalisis sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada.
Adapun doktrin yang digunakan dalam menuntut korporasi dalam pembahasan skripsi ini ialah doktrin Identifikasi, Doktrin pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dan Doktrin Pertanggungjawaban yang ketat menurut Undang-Undang (Strict Liability). Adapun beberapa peraturan yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Korporasi, Lahan


81. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hal Terjadinya Kebakaran Lahan adalah yang barusan kamu baca.



Cukup 50RIBU saja, kamu akan dapatkan file Lengkapnya BAB 1 sampai PENUTUP 81. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hal Terjadinya Kebakaran Lahan




Rp. 100.000 = 4 File Skripsi Lengkap
(File yang dapat Anda request hanyalah file yang terdapat di web/blog yang sedang kamu kunjungi sekarang ini dan juga klikskripsi.com / fileskripsi.com / koleksiskripsi.com)
Untuk Thesis = Rp. 100.000/File Lengkap



81. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hal Terjadinya Kebakaran Lahan


Belum ketemu Referensi Judul yang kamu cari? Coba Klik Icon Search Ketik referensi Judul Skripsi yang kamu cari.

Jika Referensi yang kamu cari tidak ada disini coba cek di www.fileSkripsi.com atau www.KoleksiSkripsi.com atau www.KlikSkripsi.com

Bingung belum punya judul Skripsi, tidak perlu kawatir ada RIBUAN file referensi Skripsi Klik disini

Belum ada Komentar untuk "81. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hal Terjadinya Kebakaran Lahan"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1



Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel


close
WhatsApp Klikskripsi